Modal dan Kekuasan Bikin Partai Rekrut Keluarga Pejabat

Oleh : Sanusi Pane
Sistem Perekrutan Di Partai Harus Direformasi


Pengamat politik dari Untirta, Gandung Ismanto menilai, merembahnya keluarga besar pejabat dalam kancah politik tidak lepas dari kekuatan modal dan kekuatan yang dimiliki pejabat ini. Kasus di Banten, pada pemilu 2009 ini hampir rata-rata keluarga besar petinggi daerah mulai dari kota, kabupaten hingga pejabat provinsi memunculkan nama saudaranya dalam daftar peserta pemilu.

Diungkapkan oleh Gandung, majunya keluarga pejabat dalam kancah pemilu tidak lepas dari bobroknya sistem politik dan sistem perekrutan yang ada dalam partai. Latar belakang dari majunya keluarga pejabat juga tidak lepas dari kekuatan modal dan kekuatan kekuasaan yang dimiliki para pejabat tinggi daerah ini. Sehingga dengan sistem partai yang masih bobrok ini dengan mudahnya pemilik kekuasaan dan modal masuk sebagai peserta pemilu.

“Jelas sekali latar belakanga partai memasukkan nama-nama keluarga pejabat untuk menjadi peserta pemilu adalah bagaimana kekuasaan yang dimiliki pejabat terus dapat bertahan dan dapat memberikan pemasukan kuat bagi partai. Maka tidak heran pada pemilu 2009 ini keluarga pejabat mengisi wajah-wajah peserta pemilu kita,” katanya kepada Tangerang Tribun, Rabu (28/1).

Dikatakan olehnya, masuknya keluarga besar pejabat di Banten ke dalam dunia politik, dari istri, anak, menantu hingga suami ini tidaklah lepas dari sistem perekrutan yang buruk yang dimiliki partai, sebab jika mau dilihat dengan lebih cermat keluarga pejabat yang konom memiliki kekuatan modal dan kekuasaan ini belumlah layak di dorong menjadi perwakilan rakyat. Yang ujung-ujungnya juga lanjut dia, justru hampir 80 persen dari keluarga pejabat ini belum memiliki kepatutan dan kelayakan menjadi wakil rakyat.

“Masuknya keluarga pejabat menjadi peserta pemilu memang bukan sepenuhnya salah dari orang-orang ini. Sebab konstitusi memberi hak pada siapapun maju sebagai kandidat. Hanya saja seharusnya partai politik juga dapat memilah dan memilih siap yang akan diusungnya, sesuai etika berdemokrasi dan berpolitik dengan mengedepakan kapastitas dan kapabelitas calon, bukan justru kekuatan kekuasaan dan modal tersebut yang diutamakan,” bebernya.

Selain itu, untuk para pejabat daerah seharusnya mereka juga tidak memanfaatkan kekuatan kekuasaan dan modal ini utuk membangun dinasti politiknya. Sebab dengan dilakukannya hal tersebut justru akan membawa balik reformasi politik yang sudah dibangun 10 tahun lalu ini. Dimana kekinginan reformasi adalah melepaskan kekuasaan dari lingkar kolusi, korupsi dan neopotisme (KKN) serta membawa demokrasi ini ke arah yang bukan berdasarkan bangunan dinasti kekuasaan.

“Sah-sah saja memang jika pejabat ini ingin menempatkan keluarganya dalam pos-pos penting pemerintahan dan politik. Namun perlu disadari rakyat tidak menginginkan hal ini. Jadi cara yang dilakukan keluarga pejabat ini juga tidak mencerminkan etika berpolitik yang baik bagi masyarakat.” tandasnya sambil mengatakan, hal ini pula yang membuat kalangan yang tidak ingin ada lagi dinasti politik mengajak masyarakat untuk lebih memilih untuk tidak memilih alias golput.

Ke depan, tegasnya, partai politik yang berhak mengusung calon untuk menjadi peserta politik ini memang sudah seharusnya melakukan perombakan sistem perekrutan, yang lebih melihat pada kapasitas dan kualitas sebagai calon yang wajib dikedepankan. Bukan justru menarik kalangan pejabat dan keluarga mereka masuk menjadi calon sentral karena kekuasaan dan modal yang dimilki para pejabat ini. Sedangkan untuk keluarga pejabat, dosen Fisif Untirta ini berharap, jangan mencoba membentuk dinasti politik dan kekuasaan baru di daerah. Sebab dengan begitu apatisme masyarakat terhadap dunia politik akan semakin redup dan meningkatkan suara golput.

“Kalau partai hanya merekrut kalangan tertentu saja untuk menjadi utusannya di perwakilan rakyat ini akan membuat pemilih apatis sebab merasa tidak diakomodir kemampuan dan keinginannya maju sebagai perwakilan rakyat. Sedangkan tugas partai menampung aspirasi politik masyarakat yang dengan hanya partai politik dapat menempatkan orang-orang terbaik untuk membangun bangsa ini,” pungkasnya.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Banten, nama-nama seperti Ahmed Zaki Iskandar (Putra Bupati Tangerang), Andika Hazrumy (Putra Gubernur Banten), Tb Iman Ariyadi (Putra Walikota Cilegon), Irna Nurulita (Istri Bupati Pandegelang), Hj Iti Oktavia (Putri Bupati Lebak), Enny Suryani (Adik Walikota Tangerang), dan banyak nama lainnya seperti Hikmat Tomet (Suami Gubernur Banten), Ade Rossi (mantu Gubernur Banten) yang maju menjadi calon anggota legsilatif (caleg) atau calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD) untuk daerah Banten. (*)

Nama-Nama Keluarga Pejabat Di Banten Yang Jadi Caleg/DPD

Ahmed Zaki Iskandar (Putra Bupati Tangerang)
Andika Hazrumy (Putra Gubernur Banten)
Tb Iman Ariyadi (Putra Walikota Cilegon)
Irna Nurulita (Istri Bupati Pandegelang)
Hj Iti Oktavia (Putri Bupati Lebak)
Enny Suryani (Adik Walikota Tangerang)
Hikmat Tomet (Suami Gubernur Banten)
Ade Rossi (mantu Gubernur Banten)

Sumber tulisan:
Tribun Banten: Modal dan Kekuasan Bikin Partai Rekrut Keluarga Pejabat