Hikayat Dunia

Kita hanya pengumpul remah-remah | Dari khazanah yang pernah ada | Kita tak lebih hanya penjaga | Dari warisan yang telah terkecai ||

Pontianak Singgah Palembang

Daripada terus berpusing-pusing di atas Negeri Pontianak, yang itu tentu akan menghabiskan bahan bakar, maka lebih baik pesawat singgah dahulu ke bandar udara terdekat. Sesuai pemberitahuan dari awak pesawat, bandar udara terdekat adalah Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Negeri Palembang.

Mudék ke Ulu

Pasangan dari kate “ulu” ielah “mudék”. Kate “mudék” beakar kate dari kate “udék”. Udék bemakne "sungai yang sebelah atas (arah dekat sumber)", "daerah di ulu sungai", juga’ bemakne "kampong halaman (tempat beasal-muasal)".

Soal Nama Negeri Kita

Belakangan ini kiranya ramai yang berpendapat ini dan itu mengenai asal usul dan makna nama "pontianak" kaitannya dengan Negeri Pontianak. Tapi apakah semua yang didedahkan itu betul-betul dipahami oleh masyarakat Pontianak?

Kampong Timbalan Raje Beserta Para Pemukanya [Bagian-3]

Selain banyak menguasai berbagai bidang keilmuan, beliau juga banyak memegang peran dalam kehidupan kemasyarakatan. H.M. Kasim Mohan yang merupakan anak sulong (tertua) dari pasangan Muhammad Buraa'i dan Ruqayyah ini merupakan seorang Pejuang di masanya.

Musik Motivasi Setahun Silam

“Satu Kursi untuk Seniman”, begitu tagline kampanyenya. Tekadnya untuk memajukan Kalbar lewat industri kreatif tentu patut diapresiasi. Melalui industri kreatif diharapkannya dapat menjadi jembatan menjulangkan budaya yang memayungi Kalimantan Barat.

Sultan Pontianak; Umara' dan 'Ulama

Kegemilangan Negeri Pontianak salah satunya diasbabkan kepemimpinan para Sultan-nya yang arif dan bijaksana. Sultan-Sultan Pontianak selama masa bertahtanya rata-rata memiliki dua peranan, yaitu berperan sebagai umara', sekaligus berperan sebagai 'ulama.

Puisi Buya Hamka untuk Muhammad Natsir

Kepada Saudaraku M. Natsir | Meskipun bersilang keris di leher | Berkilat pedang di hadapan matamu | Namun yang benar kau sebut juga benar ||

Kamis, 19 November 2026

PARTAI MALU-MALU KUCING: Ingin Dekat dengan Kekuasaan, Enggan Memikul Tanggung Jawab



Ada yang menarik dari politik Indonesia belakangan ini. Ketika kursi Wakil Presiden kosong, partai-partai politik yang biasanya begitu bersemangat membicarakan jabatan justru mendadak kompak menjaga jarak. Tidak ada yang tampak bernafsu mengajukan kader sendiri. Semuanya seolah sepakat menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Padahal, jabatan Wakil Presiden bukan posisi sembarangan. Ia merupakan jabatan politik tertinggi kedua dalam pemerintahan. Lazimnya, posisi semacam ini menjadi rebutan karena menawarkan pengaruh, akses kekuasaan, sekaligus peluang memperbesar posisi tawar partai. Namun, kali ini pemandangannya berbeda. Partai-partai justru terlihat seperti sedang berlomba menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu menginginkannya.

Inilah yang layak disebut sebagai fenomena partai malu-malu kucing: ingin tetap berada di lingkaran kekuasaan, tetapi enggan terlihat berambisi; ingin menikmati keuntungan politik, tetapi berhitung berkali-kali ketika harus mengambil risiko dan memikul tanggung jawab.

~ Kekosongan Jabatan, Kesempatan yang Justru Dihindari

Peristiwa ini bermula ketika Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri melalui surat yang diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak surat tersebut diterima.

Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih salah satunya. MPR kemudian menyiapkan mekanisme pengisian jabatan tersebut. Sidang paripurna yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 akhirnya diundur menjadi 9 Desember 2026.

Di tengah proses itu, Presiden Prabowo mengundang para ketua umum partai politik ke Istana Bogor pada 13 November. Mereka diberi kesempatan membicarakan calon pengganti Gibran. Namun, respons yang muncul justru memperlihatkan kecenderungan untuk tidak mengedepankan kader masing-masing.

PAN, misalnya, melalui Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, menyatakan menyerahkan keputusan kepada Presiden dan cenderung mendukung kader Gerindra. Demokrat juga menyatakan tidak mengajukan nama. Sementara itu, Golkar memilih menyerahkan keputusan kepada Presiden.

Sikap tersebut bukan sekadar pernyataan diplomatis. Ia memperlihatkan sesuatu yang lebih menarik untuk dibaca: mengapa partai-partai yang selama ini berkompetisi mendapatkan posisi politik justru tidak menunjukkan keinginan yang sama ketika kesempatan itu terbuka?

~ Bukan Tidak Punya Kader, Melainkan Terlalu Banyak Perhitungan

Sulit membayangkan partai-partai besar di Indonesia benar-benar kekurangan kader yang memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. Mereka memiliki tokoh, pengalaman pemerintahan, jaringan politik, dan sumber daya organisasi. Karena itu, persoalannya tampaknya bukan terletak pada ketersediaan figur.

Yang lebih mungkin terjadi adalah kalkulasi politik.

Mengajukan kader sendiri berarti membuka ruang persaingan dengan partai lain, termasuk dengan Gerindra sebagai partai yang dipimpin Presiden. Jika usulan ditolak, partai harus menanggung risiko kehilangan muka. Jika terlalu agresif, langkah tersebut bisa dibaca sebagai upaya mengganggu soliditas koalisi.

Ada pula pertimbangan elektoral. Pemilu 2029 tidak lagi terlalu jauh. Setiap langkah politik hari ini berpotensi memengaruhi hubungan antarpartai, persepsi publik, dan peluang memperoleh dukungan pada pemilu mendatang.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, sebagaimana diberitakan Kompas TV pada 17 November 2026, menilai keengganan partai-partai mengajukan kader sebagai sesuatu yang tidak lazim. Dalam situasi normal, posisi strategis seperti Wakil Presiden justru menjadi kesempatan bagi ketua umum untuk menampilkan kader terbaiknya.

Dengan kata lain, diamnya partai bukan berarti tidak memiliki kepentingan. Bisa jadi, justru karena kepentingannya terlalu banyak, mereka memilih untuk tidak mengambil risiko secara terbuka.

~ Kekuasaan Tidak Hanya Soal Kursi

Ada satu persoalan yang lebih mendasar. Menjadi Wakil Presiden bukan semata-mata memperoleh kehormatan dan fasilitas jabatan. Posisi tersebut juga membawa konsekuensi politik dan tanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan.

Siapa pun yang menduduki kursi itu akan berada dalam satu pemerintahan yang harus menghadapi persoalan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan berbagai janji politik yang belum tentu mudah diwujudkan.

Di sinilah paradoksnya. Ketika kekuasaan dipandang sebagai kesempatan untuk memperoleh pengaruh, banyak pihak ingin berada di dalamnya. Namun, ketika kekuasaan berarti ikut menanggung beban kebijakan dan kemungkinan kegagalan, keberanian itu mendadak menyusut.

Padahal, partai politik tidak boleh hanya hadir ketika ada pembagian jabatan. Mereka juga harus hadir ketika pemerintah menghadapi persoalan, kebijakan menuai kritik, atau keputusan politik membutuhkan keberanian untuk dipertanggungjawabkan.

Tentu, ada sudut pandang lain yang patut dipertimbangkan. Sikap menyerahkan pengusulan calon kepada Presiden dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 memang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon kepada MPR. Partai juga tidak harus memaksakan kadernya hanya demi menunjukkan eksistensi.

Selain itu, menjaga stabilitas koalisi bukanlah tindakan yang keliru. Pemerintahan membutuhkan kerja sama, bukan persaingan tanpa batas di antara partai pendukungnya.

Namun, menghormati kewenangan Presiden tidak berarti partai harus kehilangan sikap politik. Menjaga soliditas koalisi juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari perdebatan terbuka mengenai kapasitas, integritas, dan kelayakan calon. Kehati-hatian merupakan bagian dari kedewasaan politik, tetapi ketidakjelasan pendirian yang terus-menerus justru memperlihatkan lemahnya tanggung jawab.

~ Ketika Partai Lebih Sibuk Menjaga Posisi daripada Menjaga Kepercayaan

Masalah terbesar dari fenomena ini bukan semata-mata siapa yang akan menjadi Wakil Presiden berikutnya. Persoalannya adalah bagaimana partai politik memperlakukan mandat dan kepercayaan publik.

Partai politik dibentuk bukan hanya untuk memenangkan pemilu, memperoleh kursi parlemen, atau menempatkan kader di pemerintahan. Partai memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, menyiapkan kepemimpinan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menawarkan gagasan bagi penyelesaian persoalan bangsa.

Jika setiap keputusan selalu didasarkan pada pertanyaan tentang untung-rugi elektoral, lalu di mana letak keberanian politik? Jika setiap peluang hanya dihitung berdasarkan kemungkinan mendapatkan jabatan tanpa mempertimbangkan konsekuensi bagi masyarakat, apa bedanya partai politik dengan kelompok yang sekadar memburu kepentingan?

Publik tentu tidak menuntut setiap partai harus berebut jabatan Wakil Presiden. Yang dituntut adalah kejelasan sikap, argumentasi yang masuk akal, dan kesediaan mempertanggungjawabkan pilihan politiknya.

Demokrasi tidak cukup berjalan melalui prosedur konstitusional. Demokrasi juga membutuhkan partai yang berani bersikap, bahkan ketika sikap tersebut tidak selalu menguntungkan secara elektoral.

Pada akhirnya, kursi Wakil Presiden akan terisi. Nama yang dipilih mungkin saja berasal dari Gerindra, partai koalisi lain, atau figur yang dinilai paling tepat oleh Presiden. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada siapa yang akan duduk di kursi tersebut: apakah partai-partai politik masih memiliki keberanian untuk memperjuangkan kepentingan publik, atau justru semakin piawai menjaga kepentingan sendiri?

Sebab, politik bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan kekuasaan. Politik juga tentang siapa yang bersedia memikul tanggung jawab ketika kekuasaan itu harus digunakan.

Jangan sampai partai-partai terlalu lihai menjaga kedekatan dengan penguasa, tetapi kehilangan keberanian untuk menjaga kehormatan politik. Sebab, rakyat tidak membutuhkan partai yang pandai berpura-pura tidak menginginkan kekuasaan. Rakyat membutuhkan partai yang berani mengambil sikap dan siap mempertanggungjawabkannya. [#@*]

Hanafi Mohan,
Ciputat, 19 November 2026